Serap Aspirasi Masyarakat, Polsek Pontang Diusulkan Kembali Miliki Kewenangan Penyidikan
PONTANG, Sidik-Berita. Com– Tim Biro Perencanaan (Rorena) Polda Banten yang dipimpin Kabag Ren Progra Biro Rena Polda Banten AKBP Farid Firdaus melaksanakan evaluasi implementasi Polsek Harkamtibmas di Mapolsek Pontang, Kabupaten Serang, Senin (9/11/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait pelayanan kepolisian, khususnya harapan agar Polsek Pontang kembali diberikan kewenangan melakukan penyidikan perkara pidana.
Evaluasi tersebut dihadiri Kabag Ren Polres Serang AKP Bazarudin, Kapolsek Pontang AKP Muklas, Danramil Pontang, Sekmat Pontang dan Lebakwangi, para kepala desa dari kedua kecamatan, personel Polsek Pontang, Ketua MUI Kecamatan Pontang, tokoh agama, tokoh masyarakat serta tokoh pemuda.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Pontang AKP Muklas menjelaskan bahwa hingga saat ini Polsek Pontang belum memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan perkara pidana. Penanganan perkara yang membutuhkan proses penyidikan harus dilimpahkan ke Polres Serang.
“Untuk saat ini Polsek Pontang hanya melaksanakan penyelidikan, sedangkan untuk proses penyidikan harus dilimpahkan ke Polres Serang. Kondisi ini menjadi salah satu hambatan bagi masyarakat, terutama warga yang tempat tinggalnya cukup jauh dari Polres Serang ketika hendak melaporkan suatu kejadian,” ungkap Muklas.
Menurutnya, wilayah hukum Polsek Pontang meliputi dua kecamatan, yakni Kecamatan Pontang dan Kecamatan Lebakwangi dengan total 21 desa. Luasnya wilayah jangkauan tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting agar pelayanan kepolisian dapat semakin mudah diakses oleh masyarakat.
Harapan agar Polsek Pontang kembali diberikan kewenangan penyidikan juga disampaikan tokoh agama, Kiai Ubaidillah. Ia menilai keberadaan kewenangan penyidikan di tingkat Polsek akan sangat membantu masyarakat dalam menyampaikan pengaduan maupun mendapatkan pelayanan hukum secara lebih dekat.
“Sebagai tokoh agama, saya berharap kepada Tim Rorena Polda Banten agar Polsek Pontang dapat kembali diberikan izin untuk melakukan penyidikan. Banyak keluhan masyarakat terkait pengaduan yang harus disampaikan, sementara jarak menuju Polres Serang cukup jauh. Karena itu, kami berharap kewenangan penyidikan bisa segera diberikan kembali,” ujarnya.
Aspirasi serupa disampaikan perwakilan masyarakat, tokoh masyarakat, serta para kepala desa dari Kecamatan Pontang dan Lebakwangi. Mereka berharap Polsek Pontang dapat kembali memiliki kewenangan penyidikan sehingga masyarakat di 21 desa bisa memperoleh pelayanan kepolisian yang lebih cepat, mudah dan efektif.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, AKBP Farid Firdaus mengatakan bahwa pihaknya melakukan evaluasi untuk melihat secara langsung implementasi tugas Polsek Harkamtibmas, termasuk kebutuhan pelayanan kepolisian di wilayah Pontang dan Lebakwangi.
“Kami melihat bahwa saat ini di Polsek Pontang belum ada kegiatan penyidikan, yang dilaksanakan baru sebatas penyelidikan. Untuk itu, kami akan melakukan evaluasi terkait kemungkinan Polsek Pontang dapat kembali melaksanakan penyidikan,” kata AKBP Farid.
Ia juga menegaskan bahwa masukan dari para tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa dan unsur pemerintahan menjadi bahan penting dalam evaluasi tersebut. Dengan cakupan wilayah dua kecamatan dan 21 desa, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian yang mudah dijangkau perlu menjadi perhatian bersama.
“Melalui evaluasi ini diharapkan pelayanan Polsek Pontang semakin optimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan dan penegakan hukum,” ungkapnya.***(H.r.M)